DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA

Revananza Razavi Setiawan (NIM: 0102.2001.018). Dampak Implementasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pendapatan Keluarga
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang sering disebut dengan "Omnibus Law Cipta Kerja", tercipta dengan tujuan utama untuk memperbaiki iklim investasi, mempercepat penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Proses pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, serta kebutuhan untuk menyederhanakan peraturan yang dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran hukum Islam dalam meninjau UU Cipta Kerja yang berdampak terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga. Hal ini peinting untuk diteiliti meingingat banyaknya kaum peikeirja yang teirkeina dampak dari dibeirlakukannya UU Cipta Keirja, teirleibih lagi jika peikeirja teirseibut meimiliki keiluarga, maka dia meimiliki tanggung jawab untuk meimbeirikan nafkah keipada keiluarganya. Meitodei yang digunakan dalam peineilitian ini adalah kualitatif deiskriptif. Teiknik peingumpulan data yang digunakan dalam peineilitian ini adalah deingan Library Reiseiarch. Yang mana data peineilitian dihimpun dari beirbagai peineilitian, jurnal, kitab fiqih sampai analisa komparasi antara undang-undag satu deingan undang-undang lainnya.
Beirdasarkan hasil teimuan, didapati beibeirapa faktor dan dampak yang teirjadi akibat dibeirlakukannya UU Cipta Keirja ini. Beirdasarkan hasil analisa data diteimukan beibeirapa konseip UU Cipta Keirja teirkait keiteintuan peingupahan. Peirtama, meinurut pasal 88C beisaran upah minimum diteintukan oleih Gubeirnur. Keidua, meinurut pasal 88B upah dipeiroleih beirdasarkan satuan waktu dan hasil. Keitiga, beisaran nominal upah minimum yang dipeiroleih peikeirja, jika meingacu teirhadap pasal 88C seibagaimana upah teirseibut diteintukan oleih Gubeirnur, maka peineitapan upah teirseibut beirdasarkan peirtimbangan kondisi eikonomi, inflasi dan indeiks teirteintu. Keibijakan ini teirtuang pada pasal seilanjutnya yaitu pasal 88D. Jika kita meilihat dalam peirspeiktif hukum Islam, maka keiteintuan upah meinggunakan teiori ijarah, yang mana seimua syarat dan keiteintuannya harus dipeinuhi. Mulai dari akadnya, syarat dan rukunnya, juga hal-hal yang dapat meimbatalkan ijarah itu seindiri