Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua studi kasus di Pengadilan Agama Karawang

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan bagaimana Hak nafkah anak pasca perceraian Orang tua menurut undang-undang perkawinan dan perlindungan anak, dan peran orang tua sebagai pengasuh dan penanggung jawab hak nafkah anak dan peran Pengadilan Agama Karawang sebagai Lembaga Peradilan yang mengurusi keperdataan bagi masyarakat yang beragama islam. Berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang kasus perceraian setiap tahunnya -+ 4000 perkara, akan tetapi pada gugatan perkara hak nafkah hanya ada 5 dalam 5 tahun terakhir, dan dari informasi dari pos bantuan hukum Pengadilan Agama Karawang sebagian besar di ketahui bahwa kesadaran dari masyarakat dalam hal ini orang tua yang bercerai masih rendah karena kebanyakan tidak menuntut hak nafkah anak pada gugatan perceraian nya di Pengadilan Agama dengan alasan Sebagian besar adalah biar perceraian nya berjalan dengan cepat selesai.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, yaitu melalui observasi, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Karawang, serta kajian dan undang- undang yang relevan mengenai upaya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.
Dalam pandangan Hakim pada umumnya dalam memutuskan hak nafkah anak akan mempertimbangkan keadaan ekonomi ayah apabila di rasa cukup bertanggung jawab maka sepenuhnya nafkah di tanggung ayah, apabila ekonomi rasa kurang maka dapat dibagikan kewajiban nafkah dengan ibunya. Langkah hukum dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak dapat di ajukan gugatan baru hak nafkah anak dan dapat upaya permohonan eksekusi apabila sudah ada putusan pengadilan yang mengatur hak nafkah anak yang dilalaikan, dapat berupa sita asset jaminan atau pemotongan gaji langsung tergugat. Peran dan Wewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam upaya perdata dan pidana dapat berjalan dalam pemenuhan hak nafkah anak yang dilalaikan apabila ada laporan atau gugatan yang masuk sehingga peradilan bisa memberikan peran dan wewenang nya dalam memeriksa, memproses dan memutus hak nafkah anak pasca perceraian orang tua